Pak TUA, Penjual Rawon Menggugah Selera dan Rasa

Selasa malam, tepatnya pukul 20.00 WIB (18-01-2011), tidak ada maksud malam itu mencari pemadam kelaparan atau penenang nafsu makan, tapi hanya untuk bertemu dan ngobrol santai dengan kawan-kawanku. Ku palingkan penglihatan ke kanan-kiri tak seorangpun ku kenal, langsung ku putuskan saat itu untuk menambah pasokan bahan bakar supaya perjalanan obrolan santai nanti berlangsung enjoy dan khitmat serta mampu memijarkan ide-ide yang terpasang dalam pikiran.

“Pak, pesen satu mangkok rawon ya” kataku, dengan cekatan dan trampil si penjual rawaon itu merespon pesananku, ayunan tangan kanan-kirinya mulai berkolaborasi dalam mehidangkan semangkok rawon buatku. Tanpa basa-basi, dengan mulut terkunci si penjual rawon tersebut, menyodorkan semangkuk rawon hasil rajikannya kepada ku, dengan senang dan agak keheranan ku sampaikan, “makasih pak”.

Keherananku makin tak terbendung setelah ku lahap dua sendok rawon, sejenak merenung untuk mengumpulkan bahan yang nantinya akan ku jadikan sebagai senjata menanyakan sosok si penjual rawon. Sebulum ku tanyakan, ku mencoba menggambarkan sosok yang nampak jelas dari luar, dengan kaca mata subjektifitas yang ku punyai, ku mulai menerka bahwa beliau tidak sepadan dengan ku, muda pernah dilaluinya, jelas bukan seusia, pasti beda generasi, jauh lebih dalam sosok itu memancarkan kerakusan makan garam, yang ku maksud beliau banyak makan garam dari pada aku, berarti tua.

“Pak Tua”, ku menyebutnya. Kenapa kesimpulankan menjurus pada tiga hurus, yaitu “TUA”??, karena kapasitas (outter beaty) yang beliau miliki yang menjawab beliau “TUA”, dari ujung kaki ke ujung kepala, bukan menjadi raharia umum lagi kalau beliau pemakan garam kehidupan, entah generasi siapa beliau muncul ke permukaan, entah sama siapa beliau mau mengenal raut muka kehidupan, entah dengan siapa beliau mulai mengenal resep warisan negri ini, dan entah dengan cara apa dan bagaimana beliau tetep eksis di era yang mulai meniadakan kebanggaan hasil karya/ warisannya, dapat dipastikan beliau bukan lagi masuk zona generasiku, tetapi iya kalau beliau turut campur adanya generasiku sekarang itu.

“Nami njenengan sinten pak”, dengan ramah ku mulai mencoba mengintrogasinya,

sedikit kaget pak tua itu menimpalinya’ “Sukarno”,

“Sinten pak”, heran ku.

“Sukarno”, tegasnya sambil menyandarkan punggungnya pada kursi

“Ooh Sukarno”, gumam ku.

Ku lanjutkan mengayunkan kanankan sambil memegang mangkok rawon di tangan kiri, selang sesendok ku makan, ku lanjutkan kembali obrolan dengan pak tua si penjual rawon, dengan bahasa campur baur, “umurnipun berapa pak, 60-an?”.

Pak Tua langsung merespon dengan cekatan menjawab, “bukan, tapi 80an”.

“Haaaa, 80an..!!”, gumamku.

Sejenak ku coba merenungkan jawaban yang terlontar dari mulut minim senyum dari pak tua itu, tak kusangka dengan umur yang tidak muda, jauh ditinggal segenerasinya pak tua itu masih semangat mencari penghidupannya, atau eksistensinya. Unique dan menarik dianalisis motif apa yang mendorong pak tua tersebut tetep konsisten dan setia dengan dua bakul angkut dan rawonnya. Ku mencoba memancing kembali dengan melesatkan pertanyaan, “putranipun berapa pak”, kataku,

“enem, cucunepun enem”, timpal pak tua,

Dalam hati ku membatin, “lah trus gawe opo dodalan rawon bengi-bengi bapak iki”.

Sambil ku makan rawon, ku terus tertarik melihat jauh sosok dari pak tua si penjual rawon di sampin Jl. Sukarno Hatta, Malang. Mulai ku tanyakan kembali ke pak tua, “griyonipun pundi pa?”

“Belakange UNMU”, jawab pak tua.

“Weeehhh, jauh banget jualane”, sontok ku membatin.

UNMU atau UMM kependekan dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang terletak agak jauh dari Jl. Sukarno Hatta, ya kurang lebih 5 km. Lumayan jauh kalau dirasa dengan kondisi tubuh yang tidak muda lagi pak tua membanting tulang untuk tetap menunjukkan kemampuan dan kelihaian dalam mendagangkan rawon malang, karena beliau orang asli malang maka ku menyebutnya rawon malang.

Dengan dua wadah jinjing tempat bekal rawon yang didagangkan itu, menempu jalan yang lumayan panjan rasanya, dibarengi tubuh kondisi yang sudah lapuk dimakan zaman, keherananku mulai bertambah heran, sambil bergumam, “trus bapak kesini pakai opo pak?”

Sambil menunjuk tangan kanannya, pak tua jawam, “kai gerobak lan motore”.

Ternyata pak tua mengangkut dagangannya menggunakan gerobak yang digandeng motor, yang mungkin juga motor itu kesayangannya, karena motornya jauh dari kemaapanan, artinya motor tua yang turun mendampinginya di kala suka dan duka.

Mantap sudah sosok pak tua si penjual nasi rawon di pinggir Jl. Sukarno Hatta, Malang yang termasuk jalan besar dan ramai yang ada di Malang, semantap racikan resep rawonnya yang mulai didagangkan di awal tahun 90an sampai sekarang. “Mantap Pak”, dalam batinku mengatakan.

Inilah sekelumit cerita pak tua si penjual rawon, usia boleh labuk ditelan zaman tapi semangat hidup dan berjuang tak boleh lapun dihantap kesemerawutan zaman. Patut dijadikan presenden apik buat kita untuk selalu berkarya dan pantang surut berjuang ditengah zaman yang kian hari kian ketidakpastian, hanya dengan semangat dan memaksimalkan ikhtiar serta selalu istiqomah, apa yang kita impikan akan tercapai.

Sekian dari cerita jalanan.,

Pekerja Anak Nelayan

Pekerja Anak Nelayan : Sebuah Ironis Generasi Miskin Pendidikan dan Miskin Ilmu

Pendidikan semestinya mempunyai andil dalam mencerdaskan manusia (memanusiakan manuasia), tetapi realitas yang terjadi di sebagian besar masyarakat nelayan, pendidikan merupakan khalayan (fatamorgana). Mengapa demikian? Karena pekerjaan yang membuat anak-anak nelayan memeras akal dan pikirannya. Akibatnya masyarakat nelayan terjebak pada pemiskinan dan kemiskinan.

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan mempunyai potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan bahkan kehidupan nelayan sering diidentifikasikan dengan kemiskinan . Menurut Dahuri (1999), tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor perikanan agraris. Menurut data BPS (1998), jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 49.000.000 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 60% nya yang merupakan masyarakat pesisir (termasuk nelayan). Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Winahayu et al, 1993 dalam Badaruddin et al, 2005).

Kesejahteraan seseorang tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainya, hal ini juga terjadi pada keluarga nelayan yang terbagi menjadi dua, yaitu keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan pendega. Hal ini mempengaruhi seberapa besar tenaga kerja yang digunakan dalam membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah mendorong semua anggota keluarga nelayan seperti istri dan anak-anak untuk ikut membantu suami bekerja atau ayah mereka (Yulianti, 2001).

Anak-anak nelayan baik anak nelayan pendega maupun anak nelayan juragan  biasanya menggunakan waktunya bervariasi, salah satunya ikut bekerja membantu orang tua dibidang perikanan. Walaupun sebenarnya mereka dalam kelompok bisnis, yang sebagian waktunya digunakan untuk menuntut ilmu di sekolah. Pekerjaan anak-anak nelayan biasanya sama dengan orang tua mereka, sebab keterampilan sabagai nelayan bersifat sederhana dan hampir semua dapat dipelajari dari orang tua sejak anak-anak (Mubyarto, 1984).

Memandang pekerja anak dalam kerangka peran dan hak anak dalam masyarakat mengisyaratkan pemahaman kontekstual terhadap situasi dan kondisi suatu masyarakat karena perbedaan karakteristiknya. Latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi insiden keberadaan pekerja anak dan hubungan persoalan yag dihadapi. Pemahaman kontekstual terhadap situasi pekerja anak juga akan membantu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang mengancam kesehatan dan keselamatan anak serta merenggut kesempatan bermain dan belajar mereka. Selain itu, dapat pula diperoleh penjelasan bentuk bahaya apa yang dihadapi anak–anak dalam pekerjaannya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan jenis intervensinya. 

Yang menarik untuk diperhatikan dari fenomena pekerja anak adalah isu bahwa anak bekerja sebagai wujud partisipasinya terhadap ekonomi keluarga (orang tua) dan anak bekerja sebagai wujud eksploitasi anak yang mungkin berasal dari orang tua, lingkungan atau yang lainnya. 

 Berbagai studi tentang pekerja anak di Indonesia sering kali menemukan bahwa anak cenderung lebih mudah diperlakukan salah, mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan tidak kalah penting pekerja anak umumnya juga kehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental dan intelektual (Irwanto et. al, 1995, dalam Suyanto et al, 2000).

Selama ini perlindungan hukum terhadap pekerja anak dari masa ke masa telah ada. Misalnya sejak awal berdirinya ILO tahun 1919 telah menetapkan pada pembukaan konstitusinya bahwa pekerja anak merupakan masalah yang perlu segera ditangani (Suyanto et. al, 2000).

Pemerintahpun cukup responsif menangani permasalahan mengenai pekerja anak melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, salah satunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Akan tetapi, dalam bidang perikanan hal tersebut sebenarnya menjadi dilema, karena apabila hal tersebut dilakukan perubahan maka akan merubah struktur sosial masyarakat nelayan yang sebenarnya sudah memiliki kearifan lokal, namun apabila diteruskan maka akan menjadi sebuah pertanyaan besar: Bagaimana nasib anak-anak itu?

Kelurahan Mayangan merupakan daerah penangkapan ikan. Biasanya nelayan pulang dari menangkap ikan di laut pada waktu pagi atau sore hari, saat mereka melakukan bongkar muatan dan melakukan transaksi banyak ditemukan anak-anak kecil yang masih usia sekolah ada di sekitarnya. Pada jam-jam sekolah mereka berada di pantai untuk ikut belajar membongkar muatan dan di antara mereka ada yang mengambil ikan (mencuri) milik nelayan yang baru datang. Ada juga anak yang turun dari kapal  karena ikut berlayar (Yulianti, 2001).

Berdasarkan realita sosial di Kelurahan Mayangan dalam penelitian Kurniati (2004) menyatakan bahwa anak-anak nelayan cenderung memilih bekerja daripada sekolah. Hal itu merupakan kebiasaanya yang sering terjadi di masyarakat pesisir pantai (nelayan). 

Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang dapat mengeluarkan mereka (anak-anak nelayan) dalam kubangan ketidaktahuan atau kemiskinan ilmu pengetahuan, yang nantinya akan membebaskan mereka dari pemiskinan dan kemiskinan yang telah lama menjadi sebuatan masyarakat nelayan. Berikut solusi yang dapat ditawarkan, yaitu: (1) Peningkatan kesadaran orang tua akan keselamatan dan kesejahteraan demi masa depan anak; (2) Diperlukan suatu upaya yang mengatur keseimbangan kerja dengan masa depan dengan membentuk pendidikan alternatif; (3) Optimalisasi peran tokoh masyarakat; (4) Diperlukan lembaga sebagai pendamping (untuk mendampingi ke-3 prosedur diatas); (5) Diperlukan kebijakan dari pemerintah yang setingkat dengan kebijakan yang telah ada dan kebijakan tersebut lebih dikhususkan pada pekerja anak nelayan atau bisa pula dilakukan revisi undang-undang yang sudah ada.

Peneliti sekaligus Pengamat Pesisir dan Perikanan

Konsorsium Mitra Bahari RC Jatim

RISING TIDES, TEMPERATURES AND COSTS TO REEF COMMUNITIES

RISING TIDES, TEMPERATURES  AND COSTS TO REEF COMMUNITIES

Over the last twenty years, human-induced climate change and global warming have become areas of growing concern for scientists, environmentalists, and public policy makers.  While research into the causes and impact of climate change continues, it is becoming increasingly clear that coral reefs are among those environments most threatened by this phenomenon.  An increase in sea surface temperatures, rising sea levels, and more frequent and severe storms are some of the effects of climate change that can negatively impact coral reefs. These negative impacts lead to declines in biodiversity, coastal protection and income from reef fisheries and tourism.  The resulting economic loss can total billions of dollars.

LIKELY IMPACTS OF CLIMATE CHANGE TO CORAL REEFS :

·         Coral Bleaching.  Corals are extremely sensitive to temperature changes.  Increased water temperatures, which may be linked to global warming, can cause mass coral bleaching.  Bleaching occurs when coral polyps, stressed by heat or ultraviolet radiation, expel the symbiotic algae that live within coral tissues.  When the algae are expelled, the coral appears white or “bleached.”  These algae provide corals with most of their food and oxygen.  Corals can recover after short periods of bleaching, but as the length and severity of the stress increase so does coral mortality.  Coral bleaching events and subsequent reef mortality are expected to become more frequent as sea temperature increases.

·         Slower Coral Growth.  Sea level is expected to increase in the range of 6 to 37.5 inches (15 to 95 cm) over the next century (IPCC, 2001).  The vertical growth rate of coral is likely to be slower than this increase.  As a result, corals will be deeper, receive less sunlight and grow more slowly.  The combined effect of deeper reefs and slower growth will cause two problems for coastal areas:  1) corals will not be able to protect the shore as effectively and wave energy could increase in strength; and 2) smaller reefs will produce smaller amounts of reef sediment which builds and supports island land-bases.

·         Physical Damage to Coral Reefs. Increased coral mortality is expected as storm events and cyclones become more frequent and intense.  Coral reef growth may not be able to keep pace with these destructive events.

·         Coral Mortality.  Rising sea temperatures and sea levels and increasing frequency of storms will increase coral mortality and seriously endanger coral reefs, especially those already under stress.  These climatic changes could become the proverbial straw that breaks the camel’s back for reefs facing stresses such as poor water quality, destructive fishing and tourism impacts.

WHAT CAN WE DO TO PROTECT CORAL REEFS FROM CLIMATE CHANGE?

1.      Create Effective Marine Protected Areas (MPAs).  Create MPAs in areas that are less prone to bleaching events because of local cold-water currents or upwellings.

2.      Lessen Other Pressures on Coral Reefs.  Reefs with fewer stresses will be more likely to recover from coral bleaching and adapt to increased temperatures. Countries and communities need to enforce laws against coral destruction, as well as control pollutants, and promote sources of construction material other than coral. Controlling coastal development through an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) strategy can help protect reefs from long-term stresses.

3.      Identify Ways To Adapt.  Governments, especially those of island nations, need to assess ways to adapt to these changes in coral reefs and develop a national strategy to deal with these impacts in consultation with local communities and the private sector.

4.      Adopt Policies and Treaties To Reduce Greenhouse Gas Emissions and Climate Change.  The reduction of greenhouse gases will decrease the severity of global climate change.  All countries are encouraged to support, ratify and implement the Kyoto Climate Change Convention.  All countries are also encouraged to participate in the work of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

5.      Protect and Enhance Ecosystems That Absorb Greenhouse Gases. The loss of some ecosystems, especially forests and wetlands, contributes a significant amount of carbon dioxide and other greenhouse gases to the atmosphere. Governments can mitigate the severity of climate change by protecting and enhancing these ecosystems, a strategy known as natural carbon sequestration. Natural carbon sequestration is the process of removing carbon dioxide from the atmosphere by enhancing ecosystems, such as forests, that absorb greenhouse.

From : The Coral Reef Alliance (CORAL)

MAGROVISASI UPAYA MENCEGAH INTRUSI AIR LAUT

MAGROVISASI UPAYA  MENCEGAH INTRUSI AIR LAUT

 (Bertolak pada Peristiwa ‘Ambles-nya Jembatan’ RE Maratadinata, Jakarta)

Peristiwa ‘Ambles-nya Jembatan’ Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, sepanjang 103 meter, Kamis (16/9/2010), dini hari telah membuat banyak pihak terpukul, karena jembatan jalan RE Martadina sebagai salah satu jantung perekonomian Indonesia. Jalan RE Martadinata merupakan jalan pengubung menuju Tanjung Priok, dimana akan berdampak pada lumpuhnya aktivitas perdagangan ekspor-impor.

Perlu ditelaah dan dikaji lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi penyebab ambruknya jembatan jalan RE Martadinata tersebut. Menurut pakar meteorologi dan geofisika ITB Armi Susandi menyatakan bahwa penyebab utama rapuhnya tanah di Jakarta adalah tingginya kadar garam pada air tanah akibat intrusi (perembesan air laut ke daratan). Intrusi ini terjadi akibat adanya penyedotan air tanah yang berlebihan. Ubaidillah dari Wahana Lingkunga Hidup (Walhi) melaorkan bahwa setiap tahunnya Jakarta devisit air tanah sebanyak 66,6 juta meter kubik.

Perembesan air laut ke daraan (intrusi) akan menyebabkan tanah dan bebatuan yang menyusun lapisan tanah menjadi keropos. Secara kimiawi, air berkadar garam tinggi mempunyai sifat yang merusak tanah dan bebatuan, sehingga tanah dan bebatuan tidak sanggup lagi menahan beban berat di atasnya. Menurut Armi, wilayah-wilayah yang keropos itu meliputi pelabuhan, bandar udara, permukiman padat, dan gedung-gedung bertingkat.

Penyedotan air tanah yang berlebihan itu, akan berdampak masuknya air laut yang bersalinitas tinggi masuk menggantikan fungi air tanah yang bersalinitas rendah di dalam tanah. Tersedotnya air tanah dengan intensitas yang tinggi akan berbanding lurus dengan masuknya air laut ke dalam tanah. Akibat penyedotan air tanah yang berlebihan ini, permukaan tanah turun dan intrusi makin besar. Menurut Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia, Selamet Daroyni,  laju penurunan tanah Jakarta  meningkat drastis dari 0,8 cm per tahun pada kurun 1982 – 1992 menjadi 18-26 cm per tahun pada 2008, terutama di daerah Jakarta Utara. Dengan melihat tingkat penurunan tanah tersebut, ada pakar yang memprediksi, Jakarta akan tertelan bumi pada tahun 2050.

Amblenya jembatan jalan RE Martadinata yang menjadi salah satu bagian vital perekonomian Indonesia merupakan salah satu contoh dari kerakusan akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang berlebihan (eksploitasi). Untuk itu, belum terlambat kiranya dicarikan solusi, mengatasi rawan amblesnya tanah dan terjadinya intrusi di daerah ibu kota. Penanganan yang harus segera dikerjakan bukan hanya membuat pondasi yang kuat, membutat dinding di pingir pantai, reklamasi pantai, dan pemecah ombak . Melainkan, dengan penanganan yang mengedepankan asas keberlanjutan dan ramah lingkungan, yaitu mangrovisasi.

Mangrovisasi merupakan aktivitas penanaman mangrove (bakau) di pinggir pantai dan menjaga kelestariannya. Mengingat bahwa mengrove sebagai green belt (sabuk pengaman yang ramah lingkungan). Menurut Alikodra (2010), mangrove adalah tumbuhan yang ”tercipta” di alam untuk mengatasi problem intrusi dan gelombang air laut. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir yang memiliki kekhasan, baik dari bentuk batang, tajuk maupun sistem perakarannya. Hutan mangrove ini tumbuh dengan baik pada pantai berlumpur yang terpengaruh pasang surut air laut dan kadar garam.

Hutan mangrove bukan saja sebagi green belt dan mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan, akan tetapi hutan mangrove juga befungsi sebagai habitat satwa langka, pelindung bencana alam, pengendapan lumpur, penambat racun, sumber alam dalam kawasan (in-situ) dan luar kawasan (ex-situ), plasma nutfah, sumber makanan bagi ikan, tempat melakukan pemijahan ikan, penyerapan karbon, memelihara iklim mikro, pariwisata, penelitian dan pendidikan (Davis et al, 1995).

Mangrovisasi yang nantinya diaplikasikan di Jakarta ini maka kerusakan tanah akibat intrusi air laut dapat teratasi. Tentunya langkah mangrovisasi ini harus dibarengi dengan pencegahan dan pengontrolan penyedotan air tanah yang berlebihan sesuai dengan batas ambang yang ditentukan, serta memperluas penanaman tumbuhan maupun pepohohan guna membantu dalam penyerapan air hujan. Jika itu dilakukan dengan rapi, maka Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia akan bangkit dari ancaman degradasi alam. Mari bersama-sama membenahi Jakarta menuju Jakarta Hijau.

Abdul Aziz Jaziri

Peneliti sekaligus Pengamat Pesisir dan Perikanan

Konsorsium Mitra Bahari RC Jatim

Menilik Kedaulatan NKRI dengan Deklarasi Djuanda (Pasca Insiden Tanjung Berakit, Binta)

Menilik Kedaulatan NKRI dengan Deklarasi Djuanda (Pasca Insiden Tanjung Berakit, Bintan, Kepri 13 Agust 2010)

Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, berisikan bahwa pemerintah Indonesia mengklaim bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia.

Setelah menelaah isi dari Deklarasi Djuanda, memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan kedaulatan negara Republik Indonesia ada disana (kepulauan, red.). Namun hal ini tidak menjadikan negara Reprublik Indonesia benar-benar berdaulat tatkala kita melihat peristiwa Tanjung Berakit, Bintang di Kepulauan Riau pada 13 Agustus silam.

Peristiwa Tanjung Berakit tersebut merupakan sekian banyak dari pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh negara tetangga, yang konon merupakan negara serumpun, yaitu Malaysia, dengan melakukan tindakan yang murka terhadap 3 petugas negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diklaim oleh Kepolisian Rajda Malaysia sebagai wilayah kekuasannnya. Padahal hasil investigasi menunjukkan bahwa penangkapan 3 petugas pemerintah tersebut masih berada pada wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Tindakan Kepolisian Rajda Malaysia itu tidak hanya melanggar batas wilayah neraga Republik Indonesia saja, melaikan suatu bentuk pelecehan dengan bumbu kekerasan, karena 3 petugas pemerintah tersebut diperlakukan seperti perompak/ perampok dengan tangan terborgol dan pemakaian seragam tahanam. Bahkan sebelum melakukan penangkapan ke-3 petugas pemerintah tersebut, polisi malaysia melakukan pengejaran dan penembakan yang mana hal itu sungguh merupakan pemerkosaan etika dan sikap bringas polisi malaysia yang kian menunjukkan taringnya di hadapan mata warga negara Indonesia.

Disamping itu, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia melalui pidato presiden NKRI, Susilo Bambang Yudoyono cenderung normatif dan ramah terhadap Malaysia, bahkan pemerintah rela melepaskan 7 orang Malaysia yang jelas-jelas menjuri dan merampok ikan di daerah kedaulatan Republik Indonesi dengan mem-barter 3 petugas pemerintah, malahan 7 orang Malaysia (pencuri, red.) membawa pulang kapal dan hasil tangkapannya ke negaranya.

Ketidaktegasan dan kekhawatiran Presiden SBY semakin tampak jelas pada isi pidato yang disampaikan, yaitu mengatasnamakan jasa-jasa Malaysia terhadap para TKI yang sudah diberi makan dan minum, mengeman 50 triliun devisa TKI per tahunnya, nilai investasi Malaysia di Indonesia sebagai wujud suburnya perekonomian Indonesia, tertampungnya pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia, dan yang lainnya. Jika kita cermati lebih detail isi pidato tersebut, menunjukkan bahwa sikap pasif dan pesimis kian menyelimuti Presiden RI yang merupakan cerminan dari suatu bangsa.

Sementara itu, masyarakat akar rumput warga negara Republik Indonesia ini tidak tinggal diam melihat kebringasan Malaysia yang kian membabi buta terhadap Indonesia. Setelah Malaysia melakukan pencurian budaya Indonesia (Reog, Angklung, Rasa Sayange, dan masih banyak yang lainnya). Amarah memuncak setelah sekian banyak pelecehan terhadap martabat dan kedaulan bangsa Indonesia ini, maka sangat wajar kalau masyarakat akar rumput meluapkan kemarahan kepada negara serumpun itu, dimana hal ini sebagai tindakan bela negara yang wajib dijalankan.

“Ganyang Malaysia” mungkin kaliamat itu yang tepat kiranya kita dengungkan sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mengambil garis tegas terhadap Malaysia karena tindak tanduk Malaysia amat sangat mencurigakan keberadaan di belahan Nusantara ini. Oleh karena itu, pemerintah dan warganya harus bersatu dan mempertegas kembali hubungan kita dengan Malaysia dan mempertegas bahwa Rebublik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdaulat, seperti pesan dari Deklarasi Djuanda.

Abdul Aziz Jaziri
Peneliti dan Pengamat Pesisir dan Perikanan
Konsorsium Mitra Bahari RC Jatim

deklarasi djuanda

Tahukah anda apa itu deklarasi djuanda? kenapa itu ada?